TRIBRATANEWSPOLRESINDRAMAYU,------- Forkopimda Indramayu mengikuti Rapat Koordinasi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan Covid-19 melalui Video Conference, bertempat di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin (03/05/2021).
Adapun rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kementrian Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian.
Dalam kegiatan tersebut di hadiri Bupati Indramayu Nina Agustina, S.H., M.H., C.R.A., Ketua DPRD Kab. Indramayu H. Saefudin, S.H., Kapolres Indramayu AKBP Hafidh S Herlambang, S.I.K., M.H., Dandim 0616/Indramayu Letkol Inf. Teguh Wibowo, S.Sos., Kejaksaan Indramayu Dani Achmad, S.H., M.H., Pengadilan Negeri Indramayu Indrawan, S.H. M.H., Asda I Setda Indramayu Maman Kostaman, S.H., dan Kepala Dinas Kesehatan Dr. Deden Boni Koswara, M.M.
Kapolres Indramayu, AKBP Hafidh S Herlambang melalui Paur Humas Polres Indramayu, Ipda Agus Setiawan mengatakan Agenda dalam vicon yakni melaksanakan pencegahan penyebaran Covid- 19 menjelang idul Fitri dan pasca idul Fitri dengan larangan mudik.
“Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk mengantisipasi potensi kerumunan yang terjadi menjelang maupun pada saat Hari Raya Idul Fitri,” katanya.
Setiap kepala daerah dan Forkopimda agar mengidentifikasi potensi kerumunan di daerah masing-masing, baik yang berhubungan dengan ekonomi seperti pasar, mall, dan lain-lain, di beberapa kasus sudah terjadi, harus diantisipasi.
“Tak hanya aktivitas perekonomian, Mendagri juga menekankan antisipasi dilakukan dalam potensi kerumunan kegiatan keagamaan seperti kegiatan buka puasa bersama, hingga open house pada saat hari raya. Bahkan dirinya juga menyoroti kasus pelarangan penggunaan masker pada saat ibadah, padahal, hal itu dilakukan sebagai upaya menghindari penularan Covid-19.
“Kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan seperti nanti ada buka puasa bersama, kemudian open house mungkin, kemudian pada saat tarawih, masih banyak masjid yang tarawih tanpa protokol kesehatan, penuh dan tidak memakai masker, bahkan ada yang tidak membolehkan pakai masker,” bebernya.
Peran kepala daerah bersama Forkopimda dalam penegakan aturan dan protokol kesehatan dinilainya menjadi kunci dalam pemutusan rantai penyebaran Covid-19. Termasuk di dalamnya rencana aksi dalam melakukan pencegahan di setiap kegiatan atau tempat yang berpotensi terjadi penularan.
“Perlu ada langkah-langkah dari Forkopimda untuk melakukan antisipasi, mengidentifikasi daerah yang mana, apa bentuk kegiatannya, pasar mana, masjid mana, mall mana, kemudian lakukan langkah-langkah pencegahan termasuk penegakan aturan,” tandasnya.
HMS RES IMYU
